CERME | NUGres – Musyawarah Kerja Cabang Ke 1 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Gresik, Masa Khidmat 2021-2026 yang digelar di Yayasan Pendidikan Islam Darussalam Cerme (13/3/2022) banyak merekomendasikan sikap kritis pada Pemerintah Daerah Gresik.
Pada Komisi Rekomendasi, seluruh draft rekomendasi disepakati peserta yang khusus diikuti para Rois MWC dan Pengurus Harian Syuriah PCNU Gresik. Bahkan, terdapat beberapa point tambahan seperti meminta Pemerintah untuk moratorium pendirian sekolah baru baik Negeri maupun swasta di kawasan Gresik Kota (Kecamatan Gresik dan Kebomas).
Selain itu, dari pantauan NUGres. Peserta juga sepakat untuk meminta Pemerintah Daerah melakukan percepatan penangan banjir kali Lamong, dan memprioritaskan anggaran daerah yang memiliki Pendapatan lebih dari 3 Trilyun itu untuk . PCNU juga menyoroti masih cukup tingginya angka kemiskinan di Gresik.
Untuk rekomendasi internal, PCNU memutuskan akan pembentukan dua tim khusus yang bertugas melakukan pendokumentasian aset-aset NU, dan tim.penyusumam dokumen sejarah NU Gresik dari awal pendiriannya yang diperkirakan tahun 1928 atau dua tahun sejak NU didirikan di republik ini.
Terkait dengan keberadaan jam’iyah NU tingkat Ranting yang berbasis dusun, maka PCNU segera diminta untuk melakukan fasilitasi perubahan menjadi Anak Ranting. Wacana itu juga mengemuka di Komisi A yang membahas tata laksana organisi.
Dr. H. Jazuli, Wakil Ketua PCNU Gresik yang memimpin Komisi A mengatakan, bahwa peserta menanyakan bagaimana sebenarnya status kepengurusan NU di wilayah dusun atau perumahan, apakah berstatus Ranting atau Anak Ranting.
Muskercab PCNU Gresik itu baru berakhir pukul 17.00 setelah Sidang Pleno pengesahan hasil-hasil Komisi ditutup oleh Doa dari Rois PCNU Gresik, KH. Machfud Ma’sum. (Red)
