GRESIK | NUGres – Sebagai tindaklanjut dari Rakernas (Rapat Kerja Nasional) Jaringan GUSDURian, Komunitas GUSDURian di wilayah Jawa Timur kembali menyelenggarakan forum diskusi dan Rakerwil (Rapat kerja wilayah) di Taman Candra Wilwatikta Pasuruan, Sabtu 20 Januari 2024.
Pada Forum Demokrasi dan Rakerwil bertemakan “Krisis Demokrasi dan Pemilu 2024” itu, hadir sejumlah narasumber antara lain; koordinator Sekretariat Nasional Jaringan GUSDURian, akademisi, pengurus Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), serta komisioner Bawaslu Jawa Timur.
Sementara sejumlah peserta dalam Forum Demokrasi dan Rakerwil GUSDURian wilayah Jatim ini terdiri dari para tokoh agama dan kepercayaan, juga perwakilan dari Dinas Pendidikan. Peserta menyimak dengan seksama paparan dari para narasumber tersebut.
Dalam kesempatannya, koordinator wilayah GUSDURian Jatim Imam Maliki menyampaikan, kalau forum ini dilatarbelakangi oleh indikasi adanya kemunduran demokrasi di tahun 2024. Ia juga bilang bahwa keberadaan forum ini merupakan upaya dalam merawat cita-cita demokrasi yang berangkat dari masyarakat sipil.
Pengurus Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wiwik Afifah, memandang bahwa demokrasi tidak luput dari pembahasan tentang partisipasi serta keterwakilan perempuan pada ruang publik. Menurutnya, partisipasi perempuan di ranah politik itu sebagai wujud tegaknya demokrasi.
Senada dengan Wiwik, dosen UIN Tulungagung Akhol Firdaus mengatakan demokrasi masih dalam perjuangan. Kata dia, kekuatan sipil harus tetap dikawal untuk menuju demokrasi sejati, penguatan civil society dibutuhkan agar negara dapat berjalan seimbang.
Narasumber berikutnya, Komisioner Bawaslu Jatim Rusmifahrizal Rustam menyarankan pada peserta Forum Demokrasi untuk melaporkan ke Bawaslu jika menemukan pelanggaran.
Ia mengemukakan, menjelang pemilu 2024 kerawanan dugaan pelanggaran memang seringkali terjadi. Ia juga mengapresiasi dan berharap langkah Jaringan GUSDURian melalui Gardu Pemilu sebagai gerakan yang merespons situasi Pemilu 2024 dan amanat Rakernas itu dapat mendorong kualitas demokrasi berjalan lebih baik.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Seknas Jaringan GUSDURian Jay Ahmad menyatakan bahwa Pemilu hanya salah satu proses berdemokrasi.
Dirinya juga menjelaskan baru-baru ini Jaringan GUSDURian meluncurkan Gardu Pemilu sebagai wadah partisipasi masyarakat bisa memonitoring proses demokrasi. Ia menekankan Jaringan GUSDURian hadir sebagai gerakan civil society
Gardu Pemilu GUSDURian
Gardu Pemilu memiliki tiga fungsi, sebagai pendidikan politik dan demokrasi, pemantauan pemilu di tingkat nasional dan daerah, dan konsolidasi masyarakat sipil untuk mengawal pemilu jujur, adil, damai, dan bermartabat. Gardu Pemilu tersebar di 74 kota/kabupaten.
Lebih jauh, dalam merawat demokrasi, Jaringan GUSDURian telah memiliki Gardu Pemilu, yaitu sebuah gerakan yang diinisiasi sebagai respons atas situasi Pemilu 2024 dan Amanat Rakernas Jaringan GUSDURian pada 24 – 26 November 2023 waktu lalu di Depok Jawa Barat.
Diketahui, Gardu Pemilu yang baru diluncurkan Gusdurian adalah tempat masyarakat memonitor proses demokrasi. Ia menekankan Jaringan GUSDURian hadir sebagai gerakan civil society.
“Gardu Pemilu di GUSDURian Gresik harapannya nanti bisa memberikan edukasi melalui sosialisasi pendidikan demokrasi kepada masyarakat sipil di Kabupaten Gresik. Sehingga, makna demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai momentum pemilu saja,” ujar Nensi Indrianti, perwakilan Penggerak Komunitas GUSDURian Gresik, Senin (22/1/2024) malam.
“Nantinya Gardu Pemilu juga akan bekerja sama dengan jaringan masyarakat sipil yang ada di kabupaten Gresik. Sebagai salah satu bentuk kolaboratif dalam pendidikan pemilu dan penguatan demokrasi yang ada di kabupaten Gresik” harapnya, memungkasi. Kegiatan Forum Demokrasi bertamakan “Krisis Demokrasi dan Pemilu 2024” ditutup dengan penyerahan Amanat Ciganjur ke Bawaslu Jawa Timur.
Penulis: Maslamatin Miladiyah
Editor: Chidir Amirullah
