GRESIK | NUGres – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gresik menggelar Muspimcab (Musyawarah Pimpinan Cabang) pertama di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Gresik, pada tanggal 17-18 Juni 2023.
Kegiatan dengan tema Decision Making for Grissee tersebut bertujuan mempertegas Visi-Misi PC PMII Gresik untuk perkembangan dan keberlangsungan kaderisasi PMII Kabupaten Gresik ke depan. Sebab dibutuhkan langkah yang dinamis dan istikamah dalam merumuskan reposisi gerakan yang tepat serta sesuai zaman.
Ketua Pelaksana Muspimcab PMII Gresik, Ahsin Mubarrok menjelaskan, Muspimcab menjadi kegiatan perdana yang diadakan PMII Gresik, sebelumnya hanya dilakukan evaluasi internal menghadapi polarisasi politik.
“Kegiatan Muspimcab hari ini diharapkan dapat menyatukan visi dan misi PMII dalam merumuskan strategi kaderisasi, pengembangan organisasi, dan arah gerakan yang tepat. Yakni ambisi dalam menentukan masa depan gerakan akan suram atau menjanjikan,” ungkapnya, Ahad (18/6/2023).
Ahsin menyampaikan arah gerak PMII bukan hanya menyoal kaderisasi semata, melainkan aktualisasi dari kajian data berdasarkan kondisi di Kabupaten Gresik.
“Ada banyak problematika yang seharusnya bisa dibedah, seperti di Gresik wilayah selatan, masalah banjir kali lamong yang masih dalam tahap penyelesaian, padahal anggaran sudah diketok dan hanya menunggu proses normalisasi. Peran PMII sebagai pengawalan untuk menyentuh hal semacam itu bisa dilakukan,” terangnya.
Ia juga membahas mengenai isu industrialisasi yang tengah marak, perekrutan tenaga kerja lokal sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang prosentase perekrutan tenaga kerja sebesar 60 persen masih belum ditaati oleh sebagian perusahaan.
“Maraknya aksi unjuk rasa mengawal kebijakan menuntut kesejahteraan masyarakat Gresik, PMII bisa ikut mengambil peran untuk mencarikan solusinya,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah mengatakan sebagai salah satu organisasi besar kemahasiswaan di Kabupaten Gresik, PMII bisa ikut andil mensupport dengan melakukan pengawalan program-program dinas, meliputi Dinas KBPPPA, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, atau Dinas Ketenagakerjaan.
“Boleh dan harus seperti itu, karena ini menjadi PR kita bersama dalam menyelesaikan problematika di tengah masyarakat. Kita sinergikan pemberdayaan perempuan, penuntasan pengangguran, serta beragam persoalan lainnya,” ujarnya.
